SMAN RSBI tolak kembalikan SPP

Instruksi Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada seluruh SMA untuk mengembalikan sumbangan pembangunan pendidikan (SPP) tidak dipatuhi beberapa, terutama yang berlabel rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).

Rata-rata SPP SMA di Surabaya Rp 180.000 - Rp 250.000. Sementara SPP sekolah RSBI Rp 300.000 - Rp 450.000 per bulan.

"Kami sudah bicarakan program SPP gratis ini dengan yayasan. Hasilnya, kami menolak mengembalikan uang SPP bulan ini. Uang itu sudah habis untuk operasional sekolah dan membayar gaji guru," ujar Kepala SMA Barunawati, Kurnia Saptaningsih, kepada Surya, Rabu (19/1).

Kurnia tidak mau, akibat program pengembalian SPP itu, sekolahnya menanggung utang. Selama ini sekolahnya bergantung pada duit SPP dari 1.000 siswanya. "Siapa mau tekor? Kecuali BOPDA (dana bantuan operasional pendidikan daerah) sudah cair. Itu pun tidak cukup untuk menutup kebutuhan sekolah," kata Kurnia.

Dengan SPP Rp 280.000 per bulan, maka SMA Barunawati harus menyediakan dana Rp 280 juta untuk dikembalikan kepada siswa.

Pengembalian SPP juga belum dilakukan dua SMAN RSBI, yaitu SMAN 2 dan SMAN 5. "Pemkot dan DPRD tuntaskan aturannya dulu, baru SPP kami kembalikan," ucap Kasnoko, Kepala SMAN 2 kepada Surya.

SMAN 2 selama ini memungut SPP Rp 300.000 per bulan pada 997 siswanya. "Saya tahu sekolah harus mengembalikan SPP setelah membaca Surya. Terus terang, pembebasan SPP untuk RSBI ini yang paling berpengaruh adalah kegiatan siswa dan tambahan pelajaran. Kalau dijalankan, kami cukup-cukupkan dana BOPDA yang disediakan," kata Kusnoko.

SMAN 5 (RSBI) rupanya juga belum mengembalikan SPP. "SPP saya Rp 450.000 belum dikembalikan," kata seorang siswa SMAN 5 yang enggan disebut namanya.

Sikap berbeda ditunjukkan SMA negeri reguler, seperti SMAN 6 yang sudah mengembalikan uang SPP kepada seluruh siswanya. "Sudah, kami sudah mengembalikannya kepada siswa," kata Kepala SMAN 6 Nurseno.

SMAN 19 Surabaya bahkan sudah lebih dulu mengembalikan uang SPP untuk 968 siswanya. Namun, Muhammad Najih, Waka Humas SMAN 19, khawatir, akibat pengembalian SPP dan tanpa pungutan, kualitas pendidikan terpengaruh. Misalnya, kegiatan pengayaan materi ujian nasional dikurangi.

"Biasanya, pengayaan ini dilakukan pada hari libur atau usai sekolah. Ini insentif tambahan bagi guru. Kalau tidak ada SPP, kegiatan ini tak bisa dilakukan," tanya Najih

Sebagaimana diberitakan, Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengistruksikan seluruh SMA, baik negeri-swasta maupun reguler-RSBI, mengembalikan uang SPP Januari yang telah dibayarkan. Soal penolakan SMA swasta dan RSBI, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Sahudi bersikeras pada sikapnya, SPP harus dikembalikan. "Begitu BOPDA cair, semua SPP harus kembali," tegas Sahudi.